Skip to main content

Pembayaran Gaji ke-13 Tahun 2020 bagi ASN Dipastikan Mundur

esokpagi.com - Pemberian gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) dipastikan mundur. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru akan memutuskan keberlanjutan pemberiannya pada Oktober 2020. Kebijakan tersebut dilakukan seiring dengan refocussing pemerintah saat ini untuk menangani pandemi virus korona baru (Covid-19) dan dampaknya.


Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan, penundaan pembayaran gaji ke-13 dilakukan mengingat pemerintah kini harus memprioritaskan anggaran belanja untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Sebagai bentuk belas rasa pemerintah juga pada penanganan Covid-19,” ungkapnya seperti yang kami kutip dari Republika, Ahad (26/4).

Yustinus mengakui, penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan upaya yang ekstra. Anggaran akan diprioritaskan ke sana karena banyak masyarakat yang terdampak sehingga membutuhkan alokasi anggaran cukup besar.

Namun, Yustinus memastikan, fasilitas gaji ke-13 pasti akan diberikan. Hal ini juga telah dikonfirmasi Menteri Keuangan Sri Mulyani pada awal April. Dalam konferensi pers pada Selasa (7/4), ia memastikan pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, TNI, ataupun Polri tahun ini aman. Kemenkeu pun telah menyediakan anggarannya.

Untuk kebijakan lebih detail mengenai gaji ke-13, Yustinus menuturkan, pemerintah masih harus berdiskusi kembali. Di antaranya dalam menentukan nominal komponen besaran dan klasifikasi penerima. “Ini yang akan diputuskan lebih lanjut pada Oktober,” kata dia.

Yustinus menjelaskan, rencana diskusi Oktober tersebut dengan skenario Indonesia sudah masuk dalam masa pemulihan pandemi. Dengan demikian, Kemenkeu mulai bisa membuat skema penyaluran gaji ke-13 untuk ASN.

Yustinus menuturkan, penundaan pembayaran gaji ke-13 sudah mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satunya, menjaga daya beli ASN melalui pembayaran THR. “Pertimbangannya, karena ASN kan akan dibayarkan THR terlebih dahulu,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan memberikan THR ASN dengan skema berbeda tahun ini. Menurut Sri Mulyani, THR hanya akan diberikan untuk pejabat golongan eselon III ke bawah. Kebijakan tersebut dilakukan karena pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk pembiayaan penanganan pandemi.

Sri juga memotong nominal THR bagi golongan eselon III ke bawah dengan tidak mengikutsertakan tunjangan kinerja. Artinya, komponen THR yang diberikan hanya berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, jabatan, dan umum. “Karena adanya itu, kita dapat kurangi anggaran hingga Rp 5,5 triliun,” kata Sri Mulyani saat itu.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar