--> Skip to main content

Ditjen Perbendaharaan batasi pengajuan SPM ke KPPN, ini rinciannya

esokpagi.com - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melakukan pembatasan pengajuan SPM ke KPPN dalam masa keadaan Darurat Covid-19.


Hal ini tertuang dalam Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-267/PB/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN dalam masa keadaan darurat Covid-19.

Satker diminta dalam pengajuan SPM ke KPPN untuk memperioritaskan pengajuan SPM:

  • pembayaran tagihan dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19
  • pembayaran belanja pegawai dan penghasilan PPNPN
  • pembayaran belanja bantuan pemerintah dan bantuan sosial
  • pembayaran belanja mendesak lainnya.

sedangkan untuk pengajuan SPM GUP dilaksanakan dengan ketentuan:

  • Satker agar mengajukan SPM GUP Tunai dan SPM GUP KKP satu kali dalam satu bulan
  • Melakukan simplikasi pengajuan SPM GUP, yaitu satu SPM GUP Tunai agar memuat beberapa kegiatan, output dan lokasi yang berbeda sepanjang dalam jenis belanja yang sama sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2018.

Untuk pengajuan SPM ke KPPN diatur dengan ketentuan:

  • waktu penerimaan SPM secara elektronik adalah mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
  • Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan menetapkan jumlah maksimal dokumen SPM dalam satu hari layanan yang dapat diterima oleh KPPN dalam wilayah kerjanya.

Selain itu, surat ini menghapus sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja dan keterlambatan penyampaian data kontrak termasuk addendum kontrak. Sebagai bahan kajian, kamu bisa download surat tersebut pada link di bawah ini.

Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-267/PB/2020
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar