Skip to main content

Aturan IMEI di Uji Coba, Operator: Jangan Ada Kegaduhan

esokpagi.com - Hari ini, Senin (17-02-2020) Pemerintah melakukan uji coba pemblokiran terhadap Ponsel Black Market (BM).

Gambar: tribunnews.com

Danny Buldansyah, Wakil Direktur Utama Hutchinson 3 Indonesia. Ia berharap pemerintah bisa menjelaskan rinci ke publik soal pembatasan International Mobile Equipment Identity (IMEI) illegal, dan bisa menanggapi keluhan konsumen jika ada perangkatnya yang diblokir. (dikutip dari detik.com).

"Karena ini kebijakan negara maka sudah seharusnya yang bertanggung jawab terhadap keluhan konsumen tersebut adalah pemerintah. Bukan kepada operator. Itu dahulu yang harus dijelaskan oleh pemerintah," ujarnya.

Hal ini agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat, tidak adanya saling lempar tanggungjawab antara operator dan pemerintah jika terjadi kegaduhan di masyarakat.

"Sehingga tidak terjadi kegaduhan di masyarakat harus ada yang tanggung jawab dan pemerintah harus tau itu. Jangan sampai nantinya lempar-lemparan dan saling menyalahkan," tambahnya.

Selain itu Danny berharap investasi yang dikeluarkan oleh operator dalam menjalankan regulasi pembatasan IMEI ini harus serendah mungkin. Jangan sampai ada operator yang terbebani dengan adanya regulasi pembatasan IMEI tersebut.

Baik itu whitelist maupun blacklist, menurut Danny operator telekomunikasi harus menganggarkan investasi untuk membeli EIR (Equipment Identity Register). Investasi yang dibutuhkan untuk pengadaan EIR tergantung requirement yang diperintahkan oleh Kemenkominfo dan vendor yang menyediakan perangkatnya.

Untuk whitelist dibutuhkan satu perangkat lagi yang dinamakan Central EIR. Menurut Danny operator central EIR ini harus ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk yang blacklist itu menggunakan SIBINA.

"Penggelola Central EIR itu harus independen dan tidak boleh diserahkan kepada salah satu operator. Selain itu pemberlakukan regulasi ini juga harus equal kepada seluruh pelaku usaha. Jangan sampai ada pelaku usaha yang diuntungkan atau dirugikan dalam menjalankan kebijakkan ini. Sehingga regulasi ini dapat berjalan baik dan bermanfaat bagi pemerintah, industri telekomunikasi dan masyarakat," pungkas Danny.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar